Ekualisasi Pajak

Menjelang akhir tahun ini ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan yang berkaitan dengan Pajak. Salah satunya yaitu Ekualisasi Pajak & Arsip Pajak.

1. Ekualisasi DPP PPN dengan Sales/Revenue SPT Badan.
2. Ekualisasi Penghasilan Bruto SPT PPh 21 dengan Biaya Gaji SPT Badan
3. Ekualisasi PPh Ps 23 & PPh Ps 4 (2) dengan Biaya Jasa & Biaya Sewa SPT Badan

Pastikan Arsip Pajak :
1. SSP dan SPT 21 masa Jan sd Des telah lengkap
2. SSP dan SPT PPN masa Jan sd Des telah lengkap
3. SSP PPh 25 (angsuran) telah lengkap
4. SSP dan SPT Masa 23, ps 26 & ps 4(2) lengkap
5. SSP PPh ps 22 (impor) telah lengkap
6. Bukti Potong PPh ps 23 dan Bukti Potong ps 4(2) telah lengkap
Lengkapi Arsip Pajak ini dengan daftarnya.
Cek Data Pajak tersebut dengan GL perusahaan apakah sudah sesuai jumlahnya dengan masing-masing akunnya (account).

Dengan lengkapnya data tersebut maka akan sangat membantu dalam mempersiapkan Closing Akhir Tahun dan juga SPT Tahunan Badan maupun SPT PPh 21 bl Desember.

Siapa Yang Wajib Menyampaikan SPT Dalam Bentuk E-SPT?

Wednesday, 08 Jun 2011 — Mas Ahmad

Warning : Artikel atau peraturan pajak ini dipublish beberapa saat/ waktu yang lalu  sehingga mungkin saja saat ini sudah tidak relevan lagi, karena sifat pajak yang dinamis.

Sampai dengan saat ini, ada 3 (tiga) media yang digunakan untuk melaporkan SPT yaitu :

1. Dalam bentuk hardcopi;
2. Dalam bentuk E-Filing; dan
3. Dalam bentuk E-SPT.

Dalam kaitannya dengan point nomor 3, sesuai dengan PER 6 /PJ/2009 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Elektronik, maka yang wajib menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik adalah :

1. Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya termasuk Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus. Misalnya Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Denpasar, KPP PMA, dsb.
2. Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah DirektoratJenderal Pajak Wajib Pajak Besar.

Sedangkan khusus untuk SPT PPN 1111 dan SPT PPN 1111 DM ada semacam "tambahan" kriteria PKP yang wajib menyampaikan dalam bentuk E-SPT.

SPT PPN 1111

---

PKP berikut ini wajib menyampaikan SPT PPN 1111 dalam bentuk E-SPT :

1. melaporkan Pemberitahuan Ekspor Barang, Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/BKP Tidak Berwujud;
2. menerbitkan Faktur Pajak selain Faktur Pajak yang menurut ketentuan diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, dan/atau menerima Nota Retur/Nota Pembatalan;
3. melaporkan Pemberitahuan Impor Barang atas impor BKP dan/atau SSP atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari luar Daerah Pabean;
4. menerima Faktur Pajak yang dapat dikreditkan dan/atau menerbitkan Nota Retur/Nota Pembatalan; atau
5. menerima Faktur Pajak yang tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas dan/atau menerbitkan Nota Retur/Nota Pembatalan atas pengembalian BKP/pembatalan JKP yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas;

dengan jumlah lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.

SPT PPN 1111 DM

---

PKP berikut ini wajib menyampaikan SPT PPN 1111 DM dalam bentuk E-SPT :

1. menerbitkan Faktur Pajak selain Faktur Pajak yang menurut ketentuan diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, dan/atau menerima Nota Retur/Nota Pembatalan; atau
2. menerbitkan Nota Retur/Nota Pembatalan,

dengan jumlah lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.

Beberapa Ketentuan Terkait :

1. PER - 6 /PJ/2009
2. PER - 44/PJ/2010
3. PER - 45/PJ/2010

Sumber : Dunia Pajak

Tatacara Pembuatan Faktur Pajak untuk Tahun Pajak 2011

Untuk tahun pajak 2011, kebijakan mengenai faktur pajak ini mengacu pada  PER-13 yang terakhir diubah dengan PER-65/PJ/2010 tanggal 31 Desember 2010, yang mulai berlaku 1 April 2009, dan sampai dengan saat ini masih berlaku. Contoh faktur pajak adalah seperti gambar di bawah ini.

Sesuai dengan PER-13 dan perubahannya, ketentuan, syarat, dan  tata cara pembuatan faktur pajak secara ringkas ( lebih lengkap lihat lampiran dalam bentuk MS Word )  adalah sebagai berikut :

Saat Pembuatan Faktur Pajak

• saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
• saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan  Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
• saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
• saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah  sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
• PKP dapat membuat faktur pajak gabungan paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/  atau Jasa Kena Pajak.
   

Teknis Pembuatan Faktur Pajak

• Cara penomoran kode dan nomer seri faktur pajak adalah seperti contoh di bawah ini :  

Keterangan gambar :

Kode Faktur Pajak  terdiri dari :
       a.     2 (dua) digit Kode Transaksi;
       b.     1 (satu) digit Kode Status;dan
       c.     3 (tiga) digit Kode Cabang.
 Nomor Seri Faktur Pajak  terdiri dari :
       a.     2 (dua) digit Tahun Penerbitan;dan
       b.     8 (delapan) digit Nomor Urut.

Contoh : Faktur pajak dengan kode dan nomor 010.000-11.00000001   mempunyai arti  penyerahan kepada Selain Pemungut PPN (contoh ke pihak swasta) , Faktur Pajak Normal (bukan Faktur Pajak Pengganti), diterbitkan tahun 2011 dengan nomor urut 1. Ketentuan megenai kode transaksi, dll dapat di lihat di file yang saya lampirkan.

• Faktur Pajak paling sedikit dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai  berikut :
        a.     Lembar ke-1, disampaikan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
        b.     Lembar ke-2, untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak.
• Nomor Urut pada Nomor Seri Faktur Pajak  dan  tanggal Faktur Pajak harus dibuat secara berurutan;
• Penerbitan Faktur Pajak dimulai dari Nomor Urut 00000001 pada setiap awal tahun kalender mulai bulan  Januari, kecuali bagi Pengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkan, atau baru pindah ke KPP yang baru, Nomor Urut 00000001 dimulai sejak  Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak tersebut dikukuhkan;
• Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar sesuai dengan keterangan sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya, serta  ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya.
• Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar,dan/atau tidak ditandatangani sebagaimana point di atas merupakan Faktur Pajak cacat.

Penanda Tangan Faktur Pajak

• Pengusaha Kena Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama pejabat yang berhak menandatangani Faktur Pajak disertai dengan contoh tandatangannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling lama pada akhir bulan berikutnya sejak bulan pejabat tersebut mulai melakukan penandatanganan Faktur Pajak dengan menggunakan formulir (lihat lampiran)
• Pengusaha Kena Pajak dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) orang Pejabat untuk menandatangani Faktur Pajak sebagaimana point diatas
• Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi yang tidak memiliki struktur organisasi, memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menandatangani Faktur Pajak, maka Pengusaha Kena Pajak tersebut  wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama kuasa yang berhak menandatangani Faktur Pajak disertai dengan contoh tandatangannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling lama pada  akhir bulan berikutnya saat pihak yang diberi kuasa mulai menandatangani Faktur Pajak, dengan  menggunakan formulir dan  menyertakan Surat Kuasa Khusus dengan menggunakan formulir khusus
• Dalam hal terjadi perubahan pejabat atau kuasa yang berhak menandatangani Faktur Pajak , maka Pengusaha Kena Pajak wajib menyampaikan    pemberitahuan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling lambat pada akhir bulan berikutnya sejak bulan pejabat atau kuasa pengganti mulai menandatangani  Faktur Pajak
• Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang, maka pejabat  termasuk pula pejabat di tempat-tempat kegiatan usaha yang  dipusatkan, yang ditunjuk oleh Kantor Pusat untuk menandatangani Faktur Pajak yang diterbitkan oleh  tempat pemusatan pajak terutang yang dicetak di tempat-tempat kegiatan usaha masing-masing.
• Dalam hal Pengusaha Kena Pajak tidak atau terlambat menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan atau tempat pemusatan pajak  terutang dilakukan , maka Faktur Pajak  yang diterbitkan sampai dengan diterimanya pemberitahuan, merupakan Faktur Pajak cacat.

Catatan tambahan :

• Bagi pedagang eceran ada ketentuan khusus yang berkaitan dengan faktur pajak.
• Kebijakan mengenai faktur pajak bagi PKP yang melakukan pemusatan/ cabang secara detail juga ada di PER-13 ini.
• Detail Per Dirjen Nomor 13/PJ/2010 beserta lampiran-lampirannya dapat di lihat pada file yang saya attach di bawah ini

Sedikit dari saya, mudah-mudahan PKP lebih berhati-hati dalam dalam membuat faktur pajak, tidak ada lagi PKP yang membuat faktur pajak cacat apalagi fiktif ( Naudzubillah) yang nantinya dapat merugikan diri sendiri. Masukan, kritik, dan saran monggo saya persilakan.

Lampiran :

• PER NOMOR 13 Tahun 2010 Faktur Pajak.doc
• PER_-_65.PJ_.2010_Tg_Bentuk__Ukuran__dll_Faktur_Pajak.pdf

Catatan :  Silakan kasih masukan dan komentar, atau jika ingin membahas lebih dalam Anda bisa  membuat forum pajak untuk dibahas bersama.

Sumber :Dunia Pajak